Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut
perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4
juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD
Kota/Kabupaten).
PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban
untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan
mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral,
intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli
dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan
sejahtera.
Kepedulian inilah yang menapaki setiap
jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum
dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal
dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7
dalam pemilu 1999 lalu, PK (kini PK-Sejahtera) bertekad untuk
meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2004 mendatang.
Untuk mengetahui sekilas sejarah PK-Sejahtera, kami paparkan secara singkat di bawah ini:
Tahun 1998
20 Juli 1998
Partai
Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam
konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
9 Agustus 1998
Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa.
19 September 1998
PK
menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal
itu dinyatakan Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi Isma?il dalam pidato
politik peresmian DPW PK DIY.
3-6 Desember 1998
Musyawarah
Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Parung,
Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya
melakukan konvoi kendaraan dari Bogor-Jakarta.
Tahun 1999
19 Februari 1999
KH Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan.
30 Mei 1999
Delapan
partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati
penggabungan sisa suara (stembus accord) hasil Pemilu 1999. Ke delapan
partai itu adalah PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat,
Partai Ummat Islam, PPII Masyumi. PNU. PBB. dan PSII 1905.
3 Juni 1999
Ribuan
kader dan simpatisan Partai Keadilan memenuhi janji mereka untuk
"memutihkan" Ibukota serta berkumpul di Bundaran HI menandai
berakhirnya kampanye partai tersebut di Jakarta.
2 Agustus 1999
Partai
Keadilan (PK) menandatangani hasil penghitungan suara pemilu dengan
catatan pemilu relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil).
Keputusan ini diambil PK dengan pertimbangan adanya reaksi positip
berupa pengakuan dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu
1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil
pemilu dilakukan di kantor KPU, Senin sore (2/8).
20 Oktober 1999
PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid.
21 Oktober 1999
PK
menunjuk Dr Ir Nurmahmudi Isma?il MSc sebagai calon menteri yang
diajukan karena memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas.
Tahun 2000
16 April 2000
Dr
Ir Nurmahmudi Isma?il mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai
dan selanjutnya akan berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan
Perkebunan.
18-21 Mei 2000
PK menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, Depok.
21 Mei 2000
Dr
Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan
menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma?il dalam Musyawarah Nasional I PK
di hotel Bumiwiyata, Depok.
3 Agustus 2000
Delapan
partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905)
menggelar acara Sarasehan dan Silaturahim Partai-partai Islam di masjid
Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
12 Oktober 2000
DPP
Partai Keadilan (PK) menemui Wakil Ketua DPR Ri Soetardjo
Soerjogoeritno di gedung DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk
mengusahakan resolusi yang di dalamnya tidak hanya mengecam keras
Israel, tapi sekaligus mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU.
13 Oktober 2000
Puluhan
ribu massa Partai Keadilan (PK) yang berunjuk rasa di halaman Gedung
DPR. Di bawah tangga gedung paripurna DPR aktivis PK membakar bendera
Israel. PK meminta agar RI konsisten dengan sikap menyesalkan, menolak
dan mengecam Israel menyusul penyerangan ke Palestina.
9 November 2000
Partai
Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhan. Masyarakat dan pemimpin
bangsa diingatkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan. Ribuan massa
Partai Keadilan (PK) dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi
menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tablik akbar ini
diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, Ahad (19/11) pagi.
Tahun 2001
20 Januari 2001
PK
menggelar Silaturahim dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam
orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas diri dari
segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial
kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.
2 Maret 2001
DPP PK mengadakan bakti sosial di propinsi Banten yang terkena musibah banjir dan tanah longsor.
8 Oktober 2001
Lebih
dari 150 anggota legislatif dari Partai Keadilan (PK) dari seluruh
Indonesia, Senin (8/10) mendatangi Kedubes Amerika Serikat di Jalan
Merdeka Barat dan bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu
melakukan aksi menentang terorisme AS.
19 Oktober 2001
PK
gelar demo besar menentang agresi militer AS ke Afghanistan. Aksi besar
ini diikuti 40.000 orang dan mendapat pujian dari berbagai pihak karena
berlangsung damai dan tertib. Dalam aksi itu dibentuk Komite Indonesia
untuk Solidaritas Afghanistan (KISA) yang diketuai oleh Dr Salim Segaf
Al Djufri.
Tahun 2002
7 April 2002
PK
gelar aksi keadilan untuk Palestina menentang aksi terorisme Israel
atas bangsa Palestina di Silang Monas, Jakarta. PK juga membentuk
Komite Keadilan untuk Pembebasan Al Aqsha (KKPA) yang diketuai oleh Dr
Ahzami Zami?un Jazuli.
25 Mei 2002
PK gelar
acara Gerak Jalan Keluarga (GJK) menyambut Maulid Nabi 1423 H dari
Silang Monas ? MH Thamrin ? Bundaran HI ? Silang Monas.
8 Juni 2002
15
pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold dua
persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat
menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak
pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol
peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada
parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD.
Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan
dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih
Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai
Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat
Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai
Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia
Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai
Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat.
Tahun 2003
9 Februari 2003
Ratusan ribu massa PK berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS.
20 Maret 2003
Sekali
lagi, PK bersama PKS menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak
di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000
massa.
30 Maret 2003
PKS bersama Komite
Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) serta seluruh elemen
masyarakat menggelar aksi ?Sejuta Umat? dari Bunderan HI hingga kedubes
AS, Jakarta. Aksi ini merupakan aksi terbesar sepanjang massa dan mampu
mengusik para pemimpin dunia.
17 April 2003
Musyawarah
Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa
Barat, Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergabung dengan PKS.
20 April 2003
Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa.
26 Mei 2003
PK
dan PKS mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di
halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA
dimaksudkan untuk membantu rakyat Aceh yang tengah dilanda konflik
berkepanjangan.
4 Juni 2003
DPP PKS dinyatakan
lulus verifikasi oleh Depkehham. Verifikasi dilakukan di kantor
sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta.
5 Juni 2003
PK
selenggarakan acara Silaturahim Nasional Anggota Legislatif Partai
Keadilan? di Wisma DPR, Cikupa, Cisarua, Bogor, yang diikuti oleh 180
anggota dewan dari seluruh Indonesia.
8 Juni 2003
PKS
gelar 'Dzikir dan Doa untuk Rakyat Aceh' di halaman Masjid Agung Al
Azhar, Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti oleh ribuan
massa.
10 Juni 2003
PK bersama PKS melakukan
aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, Jakarta,
untuk mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI.
2 Juli 2003
Partai
Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses
verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan
Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah
(setingkat Kabupaten/Kota). Ini berarti PK Sejahtera telah melengkapi
100% persyaratan verifikasi Depkehham.
3 Juli 2003
PK
bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri
Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh
hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para
kadernya.
20 Juli 2003
Musyawarah Majelis Syuro
I PKS yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta,
menetapkan delapan kriteria Calon Presiden (Capres) RI versi PKS.
Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring
Capres Emas.
22 Juli 2003
Ribuan massa PKS
melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Umum Badan Urusan
Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PKS menolak
kebijakan Bulog seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang
dinilai menyengsarakan ribuan petani.
8 Agustus 2003
DPP
PKS mencanangkan program Safari 'Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan
Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah
untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu 2004. Acara berlangsung
di Aula Masjid Baitussalam, Duren Tiga, Jakarta.